Kontroversi Pengisian Kolom Agama Aliran Kepercayaan di Indonesia


Mahkamah Konstitusi menilai istilah “agama” melanggar UUD 1945 jika tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai salah satu jenis keyakinan yang dilindungi. Mulai hari ini aliran kepercayaan dapat ditulis di kolom agama. Mahkamah Konstitusi mengakui aliran kepercayaan sebagai salah satu jenis keyakinan yang dilindungi di Indonesia. Sebab itu penghayat aliran kepercayaan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketua MK Airef Hidayat mengatakan penghayat aliran kepercayaan selama ini mendapat “perlakuan tidak adil”. “Pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif,” ujarnya Selasa (7/11) seperti dilansir Detik.Com. Selama ini penghayat aliran kepercayaan harus memilih satu dari lima agama resmi ketika membuat KTP.

Kontroversi Pengisian Kolom Agama di Indonesia

  • Menanggapi putusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjhajo Kumolo mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan pandangan MK. “Hal ini berimplikasi bahwa  bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom agama di KTP elektronik,” ujarnya kepada harian Sindo.
  • Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengisian kolom agama dengan ‘kepercayaan’ adalah sesuatu yang memuaskan sebagian kalangan tapi di sisi lain juga mengecewakan dan meresahkan sebagian masyarakaf yang lain. “Pertanyaannya kemudian adalah apakah ‘kepercayaan’ itu agama?,” kata Lukman melalui keterangan pers yang dilansir Republika.co.id, Kamis (9/11). Selama ini urusan ihwal ‘kepercayaan’ dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan oleh Kementerian Agama. Apalagi, Lukman melanjutkan, ada pandangan yang beragam di kalangan penganut maupun penghayat kepercayaan. Sebab banyak yang beranggapan bahwa ‘kepercayaan’ adalah agama. Namun tidak sedikit pula yang berpandangan ‘kepercayaan’ bukan agama.
  • Fraksi PPP mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang intinya mewajibkan negara mencantumkan penganut kepercayaan di kolom agama KTP. Bagi PPP, putusan MK itu justru dapat mengaburkan prinsip negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. “Putusan MK ini dapat mengaburkan prinsip negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua putusan ini juga berpotensi mendistorsi makna atau definisi agama itu sendiri,” kata Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi seperti dilansir  Republika, kemarin. Arwani juga menekankan bahwa agama dan kepercayaan itu entitas yang berbeda. Meski memang, diakui dia, keberadaan keduanya dalam koridor yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, keduanya tidak bisa disamakan. Karena itu pula, Arwani menuturkan, fraksinya di DPR akan mengajukan revisi terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Ini sebagai tindak lanjut atas putusan MK kemarin yang intinya mewajibkan negara mencantumkan penganut kepercayaan di kolom agama KTP.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s