Kasus Sumber Waras Dan Ahok, Mengapa Basaria dan Pimpinan KPK Lainnya Berbeda ?


image
Wakil Ketua KPK Basaria sudah berani mengatakan, dalam proses penyelidikan saat ini, KPK belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. “Karena belum ada mengarah ke tindak pidana korupsinya,” ujarnya. Sementara pendapat yang berbeda pimpinan KPK lainnya bahwa KPK masoh berupaya terua melakukan pemyelidikan tentang kasus AHOK dan Sumber Waras.

Perbedaan pendapat inilah yang mwmbuat sebagian kalangan masyarakat menaruh syak wasangka tethadap Basaria. Bahkan pimpinan FPI habob Riziq yang berdemo ke KPK juga mencermati perilaku Badaria. Saat itu dia mengatakan dengan keras bahwa “Komisioner KPK yang namanya Basaria Panjaitan jangan coba main-main. Kami jangan dianggap bodoh, sebab kami juga punya data lengkap tentang korupsi Ahok. Temuan BPK juga menyebut Ahok jelas bersalah. Kalau kasus ini tidak segera diusut, Ahok akan kami seret ke Monas dan kita akan menggelar pengadilan rakyat sendiri,” tegas Rizieq yang didampingi para ulama dan habaib se-Jakarta.

Sebelumnya Pusat Kajian Anti Korupsi UGM ragu. Sebab beberapa nama yang masuk dianggap tidak paham semangat KPK didirikan dan belum terbukti netralitasnya. Demikian diungkapkan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Oce Madril seperti dirilis merdeka.com, Jumat (18/12). “Tadi sudah saya sampaikan, bahwa kami meragukan pimpinan KPK yang baru ini. Banyak faktornya soal pemahaman mengapa KPK didirikan hingga independensi dan integritas para pimpinan baru ini belum terlihat dalam track record,” terang Oce. Dari lima nama itu, dia menyebutkan dua nama yang dianggapnya akan sulit bersikap independen. Misalnya Basaria Panjaitan, Oce menilai Basaria akan sungkan untuk bersih-bersih institusi asalnya.

BPK temukan kerugian negara

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, proses pembelian itu tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. BPK juga menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras.  Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil. 

Pendapat Basaria

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, belum ada indikasi korupsi yang ditemukan dalam kasus ini. Status perkara tersebut juga belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih menyelidiki dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. “Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan,” kata Basaria di kantornya, Senin malam, 29 Februari 2016. “Sementara masih dipelajari juga.” Dia mengatakan KPK mendalami kasus Sumber Waras tak hanya berdasarkan audit BPK. Menurut dia, KPK tidak bisa langsung menerima mentah-mentah laporan dari BPK dan menyeret Ahok sebagai tersangka. Jenderal polisi bintang dua ini pun membandingkan kasus Sumber Waras dengan perkara yang menjerat bekas Menteri Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, terpidana korupsi proyek Hambalang. Saat itu, Andi dijerat lantaran dia merupakan pemegang kuasa anggaran proyek tersebut. “Setiap kasus itu berbeda. Jadi tak mungkin kalau ada kasus A terus menerapkan itu pada kasus lain, tak mungkin.”

Pendapat Ketua KPK Lainnya

Dalam beberapa hari kemudian pimpinan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya mengatakan hal yang berbed dengan mengatakan masih melakukan penyelidikan kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membantah jika penanganan yang dilakukan KPK dalam kasus tersebut berkaitan dengan momentum pemilihan Gubernur DKI Jakarta. “KPK tidak bergantung pada momentum pilgub. KPK harus proporsional, sehingga tidak lantas berita yang mengatakan KPK belum menemukan dugaan tindak pidana, berarti KPK tidak firm melaksanakan tugas,”ujar Priharsa, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Menurut Priharsa, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen, sehingga dalam penanganan perkara berpegang pada prinsip kehati-hatian. Selain itu, dalam penanganan perkara, KPK juga tidak bergantung pada kegiatan-kegiatan politik tertentu. Hingga saat ini, sebut Priharsa, penyidik KPK telah memeriksa 30 orang dalam kasus Sumber Waras. 

Semua saksi berasal dari berbagai pihak, baik dari Pemprov DKI Jakarta, maupun pihak Sumber Waras. Tak hanya itu, menurut Priharsa, penyidik yang menangani kasus ini secara berkala telah melakukan gelar perkara di hadapan pimpinan KPK. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s