Jokowi Ingkar Janji Lagi, Utang Indonesia Membengkak


Di tengah resesi ekonomi sekarang ini bukan hanya rupiah yang terpuruk paling dalam tetapi nilai utang Indonesia semakin membengkak. Banyak pihak mengkhawatirkan Indonesia akan mengalami seperti Yunani yang mengalami gagal bayar utangyang jatuh tempo sebesar USD1,54 miliar atau Rp22 triliun kepada International Monetary Fund (IMF). Indonesia memang saat ini memiliki utang yang mencapai ribuan triliun. Namun Jokowi tetap percaya diri bahwa kenaikkan utang tersebut tidak masalah. Banyak pihak menilai Jokowi tidak konsisten antara kampanye dan fakta saat jadi Presiden. Saat kampanye Jokowi berjanji tidak berhutang.

image

Presiden Jokowi  untuk kesekian kali ingkar janji ? Janji Jokowi untuk tidak berhutang yang disampaikan saat kampanye dan pada kenyataannya Jokowi menambah hutang 31, 6 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan.

Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi berjanji untuk tidak belanja berlebihan. “Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu.

Setelah terpilih di kampanye, Jokowi kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang. “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online (19/4).

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. “Kalau utang ya dibayar.”

Utang Membengkak

Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.

Kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000 hingga 2015:

2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.005,51 trliun

Hingga Agustus 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.005,51 triliun. Angka ini naik Rp 94,1 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu Rp 2.911,41 triliun. Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Agustus 2015, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.276,1 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 2.217,18 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 729,42 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 694,23 triliun. 

Data yang dilansir oleh detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (25/9/2015). Dibandingkan Desember 2014, posisi utang dari SBN mengalami kenaikan. Pada Desember, posisi utang SBN adalah Rp 1.931,22 triliun. Utang berupa pinjaman juga ikut naik dibandingkan Desember 2014. Pada Desember, nilai pinjaman adalah Rp 673,71 triliun.

Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan percaya dirinya bahwa rasio utang Indonesia masih sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP). Tercatat, hingga Mei 2015 jumlah utang Indonesia mencapai Rp2.843,25 triliun, sehingga rasio utang Indonesia sekira 25 persen terhadap GDP. “Lalu utang kita. Ini masih kecil sekali Dept Equity Ratio (DER) kita berapa sih? 50-an. Lalu utang terhdap GDP itu 25 persen. Masih kecil sekali,” tegas Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Jokowi menegaskan, bahkan dengan negara-negara lain, rasio utang Indonesia terhadap GDP masih sangat kecil. Dirinya pun menjamin, saat ini posisi utang Indonesia lebih sehat. “Saya lihat kmrn di data antara negara-negara lain, kita ratio utang terhadap GPD ratio bagus, masih di bawah 25 persen, masih kecil. Artinya lebih sehat,” sebutnya. Menurut Jokowi, pemerintah tidak mempersalahkan jika melakukan utang. Namun utang tersebut harus dikelola dengan baik dan jangan menghabiskan untuk konsumtif. “Kalau lihat itu, buat saya, berdayakan utang jangan sampai masuk ke sektor yang tidak kendalikan produktif. Jangan sampai kita pinjam, kita pakai untuk subsidi BBM, kita pinjam untuk konsumtif. Itu enggak bisa. Makanya sama seperti perusahan, masa pinjam bank lalu pakai untuk beli makan atau beli mobil. Enggak betul. Yang benar saja. Maka harus masuk ke sektor produktif, industri dan lain-lain,” tukasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s