KPK vs Polisi, 10 Fakta Pemerintah dan PDIP Dibelakang Polisi


KPK vs Polisi, Fakta Pemerintah dan PDIP Dibelakang Polisi

Penangkapan Bambang Wijayanto oleh Polisi tampaknya merupakan serentetan serangan luar biasa hebat terhadap KPK belakangan ini. Serangan sebelumnya kredibilitas KPK mulai diserang oleh berbagai pihak. Keberanian luarbiasa itu tampaknya akan memicu genderang perang Cicak vs Buaya edisi terbaru lebih hebat lagi. Perang KPK akan lebih hebat lagi karena polisi tampaknya dibackup pemerintah dan partainya. Gema perang akan lebih menggelora ketka rakyat terus dibelakang KPK.

Tampaknya penangkapan Bambang Wijayanto adalah jawaban mengapa Kapolri tetapi dipaksa diganti meski Kapolri baru ditunda pelantikannya. Begitu juga dengan pergantian kabareskrim yang terkenal lurus itu. Serangan luarbiasa dari Polisi tampaknya akan semakin kuat ketika Kapolri diganti dan kabareskrim dikendalikan wajah baru yang diangkat Presiden

Kadiv HUmas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny F. Sompie, yang memberikan keterangan persnya Jumat (23/1/2015) pagi pukul 11.00 WIB yang mengungkapkan Bambang ditangkap Bareskrim di jalanan di depok Depok saat mengantar anaknya ke sekolah. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan karena ini merupakan kasus lama. Mabes Polri menangkap Bambang berdasarkan laporan saksi ke Bareskrim baru pada 15 Januari 2015. Menurut Sompie, penangkapan Bambang terkait kasus pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu.” Tersangka BW [Bambang Widjojanto] menurut keterangan para saksi menyuruh mereka memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan MK,” jelasnya

10 Fakta Pemerintah dan PDIP Dibelakang Polisi

  • KPK akan Usut Megawati Ketua KPK Abraham Samad, Agustus lalu, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham, 27 Agustus 2014
  • KPK `Diam-diam` Usut Kasus Bus Transjakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku mengetahui adanya pelaporan dugaan penyimpangan pengadaan bus Transjakarta yang melibatkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Walau tidak memastikan sampai penanganan kasus tersebut, Abraham mengaku telah menindaklanjuti. “Kita sudah ketahui, kita tunggu saja kapan laporan itu akan disampaikan oleh Pak Ahok. Tapi, kalau KPK yang selidiki, kita kan tidak akan menyampaikannya kepada publik. Karena itu kan sudah kegiatan intelijen,” ujar Samad di Balaikota DKI Jakarta, selasa, (4/3/2014). Walau menunggu adanya pelaporan atas kasus itu, Samad mengaku sangat mungkin telah menyelidiki lebih dulu kasus tersebut. “Kita tunggu saja, KPK kan tidak perlu menyampaikan kepada publik bila sedang menyelidiki suatu kasus,” ucap Samad. Namun demikian, Samad mengakui kasus pengadaan bus Transjakarta tersebut telah dilaporkan oleh perwakilan masyarakat beberapa waktu lalu. Ia pun berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Laporannya sudah masuk ke pengaduan masyarakat. Dari situ akan kita telisik ke Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) dan akan kita tingkatkan ke tahap penyelidikan. Kalau ada dua atau lebih barang bukti, akan ditingkatkan ke penyidikan,” tukas Samad.
  • Penunjukan Kapolri Budi Gunawan yang kontroversial Surat penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman beredar di dunia maya. Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 tersebut tertanggal 9 Januari 2015 dan ditandatagani oleh Presiden Joko Widodo. Perihalnya, pemberhentian dan pengangkatan kapolri.  Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Isinya tak lain meminta persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan Msi menjadi Kapolri yang baru dan memberhentikan Jenderal Polisi Drs Sutarman.
  • Serangan PDIP Terhadap KPK Politikus PDIP “menyerang” KPK dengan membeberkan “pertemuan politis” Ketua KPK Abraham Samad. Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah beberapa kali mendekati Presiden Joko Widodo. “Abraham pernah melobi untuk menjadi calon wakil presiden,” ujar Hasto, 22 Januari. Hasto menyatakan Abraham Samad gencar melakukan pertemuan dengan elite PDI Perjuangan dan Partai NasDem untuk menjadi pendamping Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Pertemuan yang diklaim terjadi hingga enam kali tersebut menghasilkan kegagalan karena PDIP justru meminang Jusuf Kalla. Kegagalan Samad ini dituding sebagai alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening bermasalah. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut belum bisa dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Kepolisian RI meski DPR telah memberikan restu. Jokowi menunggu proses hukum Budi di KPK selesai.
  • Alasan Pengangkatan Kapolri Budi Gunawan Berbagai pengamat mengatakan  manuver itu semakin menunjukkan kengototan PDIP mempertahankan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Seorang pengamat bahkan akan membeberkan pemanggilan Megawati oleh KPK. “Adapun KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus cek perjalanan untuk pemilihan Gubernur BI Miranda S. Goeltom,” kata Petrus. KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini. Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP Menurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu. Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, 18 Februari 2011. Megawati tak memenuhi panggilan itu. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.
  • Kengototan PDIP Mencalonkan Budi Gunawan Koalisi pendukung Jokowi tetap menyokong pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diproses di DPR. Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015. Megawati dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Budi adalah bekas ajudan Presiden Megawati. “Kami tak bisa menjawab pertanyaan ada apa di balik semua ini,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta ini. Setelah pencalonan Budi Gunawan lolos di DPR, Presiden Jokowi menunda pelantikannya sebagai Kepala Polri. Tapi pengaruh Budi masih besar di kepolisian
  • Presiden Paksa Lantik PLT dan Kabareskrim Campur tangan  presiden ini terlalu jauh masuk sampai pada hal hal teknis terkait rotasi jabatan kepolisian sehingga mekanisme baku yang biasa dilakukan terkait pergantian atau rotasi jabatan dilewatkan begitu saja. Seperti kejadian pada pergantian Kabareskrim dari Komjend Suhardi Ulius ke Irjend Budi Wasesa. Proses pergantian yang tiba tiba ini menimbulkan spekulasi bermacam macam. Tentu hal ini erat kaitannya dengan dinamika dari pencalonan BG sebagai Kapolri yang kemudian tertunda pelantikannya karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
  • Keanehan Pelengseran Kabareskrim Menurut Suhardi pergantian Kabareskrim dilakukan melalui perintah lisan Kapolri malam hari dan besok harinya langsung dilakukan serah terima jabatan tetapi sampai sekarang belum ada surat keputusan pengangkatannya karena Jend Sutarman keburu lengser. Proses yang cepat dan instan ini kental dengan aroma politik balas dendam lewat aktor aktor politik kekuasaan dari rezim yang sedang berkuasa. Suhardi dianggap berperan besar dalam memasok data sehingga BG ditetapkan menjadi tersangka. Kalau memang betul begitu adanya maka wajar saja sudah menjadi tupoksi bareskrim  melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya semisal KPK dan PPATK dalam dalam pemberantasan korupsi kepada siapapun tanpa pandang bulu. Mekanisme pergantian jabatan Polri sesungguhnya telah memiliki mekanisme internal yang telah baku dan sudah ditradisikan sejak lama bahwa untuk pergantian dan penempatan jabatan perwira tinggi maka harus melewati wanjakti yang dipimpin oleh Wakapolri. Calonnya kemudian diusulkan kepada Kapolri untuk dipilih dan ditetapkan melalui surat keputusan Kapolri. Presiden sebagai atasan kapolri dalam hal ini hanya sekedar mengetahui. Proses yang telah terjadi maka bisa dikatakan bahwa proses pergantian kabareskrim ini dipandang sangat tidak lazim. Sosok perwira sederhana, rekam jejak cemerlang, konsisten memberantas korupsi serta perwira lulusan terbaik diangkatanya seperti Suhardi
  • PDIP menentang tertundanya pelantikan kapolri Tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri dapat dianggap memenuhi komitmen terhadap pemberantasan korupsi, namun kenapa PDIP justru menentangnya.”Kami tetap, posisi politik kita tetap ingin Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Harapan kita kejadian ini tidak membuat turbulensi politik di DPR,” kata Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015) kemarin. Trimedya adalah ujung tombak PDIP di komisi hukum DPR tersebut. Trimedya baru dilantik jadi Wakil Ketua Komisi III kemarin siang. Sejak awal PDIP memang mendorong Jokowi melantik Komjen Budi jadi Kapolri. Titah tersebut turun langsung dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Wajar Trimedya berani mendesak presiden melantik Komjen Budi, padahal melantik Kapolri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.
  • Penangkapan dan Pemborgolan tidak lazim Penangkapan BW yang sebenarnya untuk diperiksa sebagai tersangka dan diborgol tangannya secara dramatis. Padahal lazimnya pemanggilan tersangka biasanya hanya dengan pemanggilan. Kecuali dalam beberapa kali pemanggilan tidak datang mungkin akan diikui penangkapan atau pemanggilan paksa.
  • Pengangkatan PLT dan Kabareskim tidak lazim Kasus kriminalisasi KPK sebenarnya tidak terlepas dari gagalnya pencalonan Kapolri karena penetapan Budi sebagai tersangka. Pemberhentian Kapolri dan penangkapan PLT menurut Jenderal Oegroseno cacat sebagai administrasi negara.  Kabareskim juga dianggakt bukan dari Kapolda dari tipe I dan tipe II
  • Pelapor adalah anggota DPR Fraksi PDIP Seorang anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran sebagai pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto atau BW. “Kasusnya berdasarkan Laporan Polisi : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto saat dikonfirmasi di Jakarta Jumat (23/1). Rikwanto mengatakan Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. “Terlapor diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah,” ujar Rikwanto. Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDI-Perjuangan periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah. Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDIP periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah dengan perolehan suara mencapai 41.337 suara (35,8%). Sugianto menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringinbarat, Kalimantan Tengah. Pengusaha kelahiran Sampit 5 Juli 1973 tercatat pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 12 Agustus 2005 sampai bercerai setahun kemudian. Nama Sugianto sempat populer saat terjadi kasus penyiksaan investigator lingkungan hidup Faith Doherty dari Environmental Investigation Agency, London dan Ruwidrijanto, anggota lembaga swadaya masyarakat Telapak Indonesia. Sugianto juga dituding menyiksa Abi Kusno Nachran, wartawan tabloid Lintas Khatulistiwa. Abi ternyata masih kakek Sugianto. Penyiksaan yang diterima Faith Doherty waktu itu cukup kejam. Empat jari tangan kirinya terpotong, menyisakan hanya jempol. Sedangkan Abi Kusno Nachran, jari di tangan kanannya utuh, tapi sekujur lengannya menyimpan bekas luka. Abi menyebut dua nama yang bertanggung jawab atas kekerasan itu: Sugianto dan Abdul Rasyid. Selain itu Sugianto juga pernah dikaitkan dengan kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Waktu itu tahun 2002 Sugianto dipercaya pamannya Rasyid mengelola perusahaan Tanjung Lingga yang mendapat hak pengusahaan hutan seluas 40 ribu hektare lebih di Kalimantan Tengah.Terbongkarnya pembalakan liar diakui sendiri oleh Sugianto. Ia terekam video pabrik-pabrik ramin milik Rasyid yang dibuat oleh tim investigasi Environmental Investigation Agency bersama Ruwidrijanto, anggota Telapak Indonesia, pada tahun 1999. Ketika itu, mereka menyamar sebagai pengusaha kayu yang melihat-lihat pabrik milik Rasyid. Sugianto, sendiri yang mengantar tim ini berkeliling saat itu. Dalam rekaman itu Sugianto juga memaparkan bagaimana seluk beluk mengekspor kayu-kayu secara ilegal dari Taman Nasional Tanjung Puting. Tindakan itu menghindari pajak ekspor yang mencapai 25 persen.

ARTIKEL TERKAIT:

www.korananakindonesia.com

  • https://mediaanakindonesia.files.wordpress.com/2010/12/img00055-20101205-1659.jpg?w=291&h=218Supported by : KORANDO – Koran Anak Indonesia. Yudhasmara Foundation. “Pupuk Minat baca Anak sejak Dini. Membaca adalah investasi paling kokoh bagi masa depan perkembangan moral dan intelektual anak. “SELAMATKAN MINAT BACA ANAK INDONESIA” Editor in Chief: Audi Yudhasmara. Co-editor: Sandiaz Yudhasmara. Foundation Director : Dr Widodo judarwanto pediatrician. Publisher : Narulita dewi. Editor: Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin. Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General support : Prabuningrat, Sis Wahyudi, Vavan Prayudha, Editor in Chief : Audi Yudhasmara. Reporter : Audi Yudhasmara. Sandiaz Yudhasmara, Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin. Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General Support : Prabuningrat, Sis Wahyudi.. Address: Menteng Square AR 20 Jln Matraman 30 Jakarta Pusat. Phone: 021-29614252 – 08131592-2012 – 08131592-2013 Mobil Phone: 089690509906 email : judarwanto@gmail.com http://korananakindonesia.com/ Komunikasi facebook: Koran Anak Indonesia
  • Copyright 2014. Koran Anak Indonesia Network Information Education Network. All rights reserved
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s