6 Kejanggalan Jokowi Dalam Penetapan Budi Gunawan Sebagai Kapolri


  1. Jokowi memutuskan calon kapolri hanya dalam beberapa jam. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui cepatnya proses keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian. Jokowi hanya butuh beberapa jam untuk meloloskan Budi dari sembilan nama yang diajukan dan direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional. “Tanggal 9 Januari kami terima surat itu, pukul 16.00 WIB presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR,” kata Pratikno di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabtu, 10 Januari 2015.
  2. Jokowi Tidak Tahu Calon Kapolri Bermasalah ? Ketika presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan bekas mantan ajudan Megawati menjadi calon Kapolri menjadi perbincangan panas di negeri ini. Karena sebelumnya Budi dianggap sebagai pemilik rekening gendut. Tetapi tampaknya Jokowi berkeyakinan lain karena dianggap calon Kapolri itu bersih.  Ketika KPK menentukan Budi sebagai tersangka kontan saja Jokowi kelimpungan. Saat ini pihak istana berdalih bahwa Jokowi tidak curiga dan menganggap Budi bersih. Padahal KPK menngungkapkan bahwa sebelumnya sudah memberi petujuk bahwa Budai termasuk penerima rapor merah saat termasuk dalam calon menteri. Akhirnya Jokowi cenderung mencari kambing hitam dengan melempar bola panas pada Kompolnas. Padahal sebelumnya Jokowi sudah tahu Budi gunawan bermasalah. Hal ini dapat dilihat ketika Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kalau Budi sebelumnya pernah diusulkan menjadi menteri. “Komjen BG saat pencalonan menteri yang bersangkutan sudah diusulkan dan saat itu KPK beri catatan merah,” jelas Samad dalam jumpa pers di KPK, Jl Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Dalam jumpa pers itu hadir juga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Samad kemudian menjelaskan, soal catatan merah itu sudah merupakan tanda peringatan. Namun saat itu KPK belum bisa mengungkapkan lebih jauh. “Sudah sejak jauh kami usulkan catatan merah, jadi tidak elok kalau diusulkan,” tutur dia.
  3. Jokowi tidak melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK. Jokowi yang dalam masa kampanyenya berusaha untuk memberikan citra anti korupsi ditunjukkan saat dalam pemilihan menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK. Tetapi ternyata dianggap hanya pencitraan dan lips services ternyata saat penentuan Kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Justru saat ini Jokowi mempercayai Kompolnas yang note bene adalah orang pemerintahan dan intern Polri yang tampaknya tidak kredibel untuk mengeluarkan rekomendasi rekam jejak Budi Gunawan.
  4. Mega Desak Kadernya Dukung Keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampaknya bertindak tidak sesuai dengan kewajaran, kapasitasnya dan kopetensinya dengan berusaha keras memuluskan calon Kapolri kontroversial tersebut. Megawati memerintahkan kader partainya di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo Parlemen harus tetap mendukung siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kapolri kata Mega saat memperingati ulang tahun ke- partainya di kantor PDIP Lenteng Agung Jakarta kemarin Jokowi politikus PDIP yang menjadi presiden dalam forum yang sama hanya diam saat. Perintah Megawati kepada kadernya tersebut tampaknya membuat tanda-tanya besar dalam masyarakat. Hanya karena penunjukkan seorang Kapolri jauh hari sebelumnya sang ketua Partai penguasa tersebut sudah melakukan ancang-ancang untuk mempertahankan calon Kapolri tersebut.
  5. Sikap Koalisi Indonesia Hebat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo tetap sepakat mengusung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.  Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, serta beberapa politikus partai pro-pemerintah lain. “Semua sepakat melalui jalur parlemen mendukung Budi Gunawan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 14 Januari 2015.
  6. DPR Setujui Pencalonan Kapolri Saat ini Komisi III dan rapat pleno DPR menyetujui usulan pemerintah dalam penetapan kapolri. Anehnya usulan tersebut tanpa hambatan yang berarti dan sangat mulus tanpa interupsi yang berarti. Padahal pengangkatan Kapolri tersebut sangat kontroversial. Jarang sekali KMP dan Indonesia Hebat bisa sejalan seperti khususnya dalam hal yang sangat kontroversial. Justru saat ini penolakan itu disuaralan oleh partai Demokrat. Tampaknya hal ini harus diwaspadai oleh kubu Indonesia Hebat. Strategi apa yang aka diaminkan oleh koalisi Merah putih dengan adanya keanehan ini.

Tampaknya inilah bedanya hukum dan keadilan. Bila HUKUM berbicara maka saat seseorang belum divonis maka dianggap bersih dan suci. Sehingga jabatan puncak penegakan hukum dianggap halal. Tetapi bila KEADILAN berbicara presiden minta pendapat KPK, dengan rapor merah saja menteri dibatalkan. Saat ini hanya berbekal rekomendasi Kompolnas dan dengan azaz praduga tak bersalah Presiden dan DPR terus memuluskan Calon Kapolri yang kontroversial. Hal ini terjadi karena presiden dan DPR saat sedang berdiri di atas HUKUM TIDAK BERKEADILAN. Hal ini terjadi karena menafikkan moral, etika dan demi kepentingan individu dan kelompok tertentu. Bila hal ini terjadi akan membuat bingung rasio sehat masyarakat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s