Kisah Lengkap Budi Gunawan, Rekening Gendut dan Kontroversi Calon Kapolri


Presiden Jokowi memastikan menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman. Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol). Mantan ajudan presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri tersebut pernah disebut-sebut sebagai salah satu pemilik rekening gendut. Saat penunjukkan tersebut membuat kontroversi sangat luas dan sangat keras dlam masyarakat.. Ternyata Jokowi dianggap masih dibawah bayang-bayang sangat kaut dari Megawati. Sehingga yang biasanya dalam penunjukkan menteri menggunakan peran KPK dan PPATK. Saat ini tidak dilakukannya. Dalam beberapa saat kemudian secara mengejutkan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Dan lebih mengejutkan lagi tampaknya Komisi III menyerujui fit and proper test dan istana akan terus melantik segera Budi sebagai Kapolri.

Pemerintahan Jokowi telah menunjuk dia menjadi Kapolri. Sebelum secara tiba-tiba KPK mengumumkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka 3 hari kemudian. Pengumuman ini cukup membuat ramai kancah politik negara ini. Majalah Tempo dalam laporannya menemukan dugaan transaksi mencurigakan yang diterima para petinggi polisi, termasuk Budi Gunawan yang saat itu masih berpangkat sebagai Inspektur Jenderal. Ia dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai profilnya. Pada tahun 2010, laporan beberapa media menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki “rekening gendut”. Permasalahan rekening gendut mulai ramai lagi dibicarakani terkait pencalonannya sebagai  kapolri. Nama Budi masuk dalam bursa pencalonan Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Tempo menemukan dugaan transaksi mencurigakan yang diterima para petinggi polisi, termasuk Budi yang saat itu masih berpangkat sebagai Inspektur Jenderal. Ia dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai profilnya. Bersama anaknya, Budi disebut telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar.

KPK Tetapkan Tersangka

Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang merupakan calon Kapolri, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus rekening gendut. Penetapan status itu diumumkan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2015. Sejak namanya diumumkan sebagai calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi, kritikan sudah gencar terdengar dari berbagai pihak. Ada beberapa hal mencurigakan terkait dengan rekening gendut yang dimilikinya.

  • Harta kekayaan melonjak tajam dari Rp 4,6 miliar pada 2008 menjadi Rp 22,6 miliar pada Juli 2013.
  • Ada aliran dana mencurigakan. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain dari sebuah perusahaan properti. Laporan investigasi majalah Tempo edisi 4 Juli 2010 mengungkapkan dia adalah satu dari enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah Polri yang melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” . Transaksi milik Budi, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, merupakan yang paling besar.
  • Budi Gunawan membangun gedung di Markas Besar Kepolisian di Jalan Trunojoyo dengan duit sendiri.
  • Seperti yang dikutip dari tempo.co PT Masindo Lintas Pratama dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, anak Budi Gunawan pada November 2006. Kini, Budi Gunawan adalah calon tunggal Kepala Kepolisian Indonesia. PT Masindo adalah pengembang Apartemen Hollywood Residence di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi dan menuduh PT Masindo menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih
  • Sebuah perusahaan lain bernama PT Sumber Jaya Indah dilaporkan menyetorkan dana ke rekening Budi Gunawan. Melalui rekening anak Budi, perusahaan itu diduga menggelontorkan hampir Rp 10 miliar.

Budi Gunawan

Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, S.H., MSi., Ph.D. adalah tokoh kepolisian Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Kalemdikpol yang aktif sejak Desember 2012. Dia didapuk sebagai orang nomor satu di Lemdikpol menggantikan Komjen Pol Drs. Oegroseno yg sekarang dipromosikan menjadi Wakapolri.

Budi Gunawan merupakan salah satu perwira intelektual terbaik dan brilian yg dimiliki Polri saat ini Oleh sebab itu kariernya mulus karena selalu berkesempatan menduduki sejumlah jabatan penting di Polri. Pada saat berpangkat Komisaris Besar (Kombes) beliau pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Setelah itu beliau kemudian sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri, kemudian menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun, lalu kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Jambi yg merupakan Polda tipe B, tak lama kemudian beliau dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum), kemudian beliau sempat mutasi dg jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lalu dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.Dan akhirnya tak lama kemudian tanda pangkat bintang tiga pun disematkan di pundaknya ketika beliau akhirnya meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) ketika dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lainnya.

Budi Gunawan kerap disebut sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1983. Ternyata berita rekayasa tersebut tidak benar. Ternyata lulusan terbaik di angkatan tersebut adalah Inspektur Jenderal Anton Setiadji, yang kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Anton sendiri membenarkan dirinya sebagai penerima Adhi Makayasa 1983. Namun dia tak ingin mempersoalkan Budi Gunawan yang kerap disebut sebagai penerima Adhi Makayasa di angkatannya. “Tidak usah diributkanlah,” kata Anton saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Januari 2015.

Adhi Makayasa merupakan penghargaan tahunan untuk lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Kepolisian. Penerima penghargaan ini adalah mereka yang secara seimbang mampu memperlihatkan prestasi pada tiga aspek. Di antaranya, akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental. Penganugerahan penghargaan diberikan langsung oleh presiden atau yang mewakili. Menurut Anton, gelar Adhi Makayasa hanya diraih oleh satu orang untuk setiap matra. Adapun Budi, kata Anton, lulus pada posisi lima besar. “Hanya satu yang terima (Adhi Makayasa),” ucapnya. Di mata Anton, Budi adalah figur polisi yang berkepribadian baik, cerdas, dan bisa dipercaya. Dia mendukung koleganya itu menjadi orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia.

Riwayat jabatan

  1. Ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
  2. Karobinkar SSDM Polri (2004-2006)
  3. Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008)
  4. Kapolda Jambi (2008-2009)
  5. Kadiv Binkum Polri (2009-2010)
  6. Kadiv Propam Polri (2010-2012)
  7. Kapolda Bali (2012)
  8. Kalemdiklat Polri (2012-Sekarang)

Rekening Gendut

Budi selama ramai dibicarakan publik karena memiliki rekening gendut yang mencurigakan seperti yang pernah diungkap majalah Tempo pada 2010. Lonjakan jumlah harta bekas ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengherankan. Pada 2008, ia memiliki kekayaan senilai Rp 4,6 miliar. Lima tahun kemudian, harta yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Komisi meningkat drastis menjadi Rp 22,6 miliar.

Laporan transaksi melaporkan adanya rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008). Budi  dituduh PPATK melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan Budi Gunawan telah membangun gedung di markas kepolisian di Jalan Trunojoyo. Kala itu, Budi adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.  “Budi Gunawan membangun gedung Divisi Profesi dengan dana pribadi,” kata Ito, seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 4 Juli 2010. “Kini, gedung itu sangat bagus, jauh lebih bagus daripada kantor saya.”  Ito pernah diperintahkan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengklarifikasi rekening tambun perwira polisi, di antaranya Budi Gunawan yang kala itu berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua.

Budi Gunawan adalah bekas ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Sebagai bekas ajudan presiden. Budi Gunawan memiliki hubungan luas. Ia menduga para kolega Budi bisa saja memberikan hadiah.

Seorang jenderal polisi berbintang tiga mengatakan bahwa gajinya  hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan,” tutur Ito dalam majalah Tempo edisi 4 Juli 2010. Kapolri, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan.

Dibantah

Budi Gunawan membantah isu rekening gendut yang dikaitkan dengan dirinya. Menurutnya, laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menunjukkan tak ada persoalan dengan rekeningnya.  “Masalah itu perlu saya luruskan. Laporan dari PPATK sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) pada tahun 2010,” ujar Budi seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (26/7/2013).  Budi mengatakan, masalah tersebut sudah selesai dan hasilnya pun wajar dan dapat dipertangungjawabkan.

Pihak Istana merespons tudingan kasus rekening gendut yang merundung calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut perkara tersebut Presiden akan menghormati dan mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu ujar Andi Tidak ada pejabat yang kebal hukum Majalah Tempo pada Juni menulis rekening tambun sejumlah perwira polisi termasuk Budi Gunawan Melaporkan kekayaannya.

Jokowi Tak menjawab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjawab secara gamblang soal alasannya tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Polri.”Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain,” kata Jokowi ketika ditanya soal penunjukan Budi sebagai calon kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK, saat di Bandung, Senin (12/1/2015). Wartawanpun juga tidak paham maksud Jokowi. Namun, Jokowi tidak mau berbicara lebih lanjut. Dia memilih menyerahkan mikrofon ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan berjalan meninggalkan wartawan. Sebelum menjawab pertanyaan soal tidak dilibatkannya KPK dan PPATK, Jokowi sempat menjawab singkat soal alasannya memilih Budi. Menurut dia, nama Budi ada pada usulan yang diserahkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). “Itu kan dari Kompolnas berikan usulan kepada saya, dari sana kita pilih dan tunggu proses yang ada di DPR,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Presiden Joko Widodo belum juga mengeluarkan keputusan setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dinyatakan lolos dalam proses uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat. Budi kini berstatus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan sebagai tersangka diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa sore 13 Januari kemarin.

Bahkan lebih menherankan lagi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Komjen Budi Gunawan bisa saja tetap dilantik sebagai kapolri meski berstatus tersangka. “Secara aturan bisa. Yang tidak bisa itu kalau sudah ada penetapan status hukum tetap. Kedua, kalau yang bersangkutan dengan statusnya tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya,” ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 14 Januari. Andi mengatakan, Presiden Jokowi saat ini tidak lagi menunggu proses politik di DPR. Menurut dia, proses politik pemilihan calon Kapolri di DPR sudah selesai. “Proses politik kalau berjalan normal, kita besok memiliki kapolri baru,” kata dia.

Presiden, sebut Andi, masih menunggu proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komjen Budi Gunawan. Dia mengatakan, dari proses yang berjalan, Presiden dihadapkan beberapa opsi. “Relatif Presiden sdh memilih opsinya. Kami diminta tidak dulu menyampaikan pilihan Presiden tersebut,” imbuhnya.

Sikap DPR

Pada Rabu 14 Januari, Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi kapolri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. Meski Budi berstatus tersangka, DPR berdalih hanya meneruskan rekomendasi yang disampaikan Presiden Jokowi. Setelah disetujui, selanjutnya DPR akan mengesahkan keputusan tersebut dalam rapat paripurna. Apabila sudah disahkan di paripurna, maka presiden bisa saja melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menggantikan Sutarman.

Mega Desak Kadernya Dukung

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader partainya di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo Parlemen harus tetap mendukung siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kapolri kata Mega saat memperingati ulang tahun ke- partainya di kantor PDIP Lenteng Agung Jakarta kemarin Jokowi politikus PDIP yang menjadi presiden dalam forum yang sama hanya diam saat. Perintah Megawati kepada kadernya tersebut tampaknya membuat tanda-tanya besar dalam masyarakat. Hanya karena penunjukkan seorang Kapolri jauh hari sebelumnya sang ketua Partai penguasa tersebut sudah melakukan ancang-ancang untuk mempertahankan calon Kapolri tersebut.

ICW Bereaksi keras

Atas penunjukkan tersebut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengkritik kebijakan Jokowi. “Pak @jokowi_do2 kenapa sih milih calon Kapolri ga libatkan @KPK_RI dan @PPATK,” katanya melalui akun Twitter, @emerson_yuntho. Emerson sepertinya kesal dengan mempertanyakan apakah Jokowi atau Megawati yang sebenarnya menjadi presiden RI. “Budi Gunawan itu Kapolri pilihan Megawati, bukan @jokowi_do2,” katanya.

Tidak puas, Emerson kembali mengeluarkan kicauan yang mempertanyakan penunjukan Budi sebagai kepala Polri. “Pak @jokowi_do2 sebenarnya Presiden RI itu sampeyan atau Ibu Megawati #kapolri.” Karena masih belum diangkat, Emerson mengajak masyarakat untuk ikut menandatangani petisi agar Jokowi memilih kepala Polri yang tidak memiliki masalah. “Masih ada waktu Ayo desak @jokowi_do2 pilih calon Kapolri yg bersih Via Petisi @ChangeOrg_ID di http://change.org/CalonKapolri . Cc @JJRizal.”

Sikap PDIP

Sikap lebih keras dilakukan oleh PDIP justru tidak terganggu dengan status tersangka yang disandang calon kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Partai pendukung pemerintah itu justru berharap Presiden Joko Widodo segera melantik Budi sebagai kapolri. “Harapan kami presiden segera melantik,” kata Ketua DPP PDIP, Trimedia Panjaitan seperti yang dilansir media online, Rabu 14 Januari. Menurut dia, kewajiban PDIP sebagai partai pemerintah adalah mendukung semua keputusan presiden. Karena itu, selama Jokowi belum merubah keputusan, sikap PDIP juga tidak berubah. Sebaliknya, Trimedia pastikan PDIP tidak keberatan jika Jokowi akhirnya batal lantik Budi Gunawan. “Yang diusulkan pemerintah kami harus amankan. Kalaupun bukan Budi Gunawan ya kita amankan,” jelas anggota Komisi III itu. Meski mendukung penuh Budi Gunawan, lanjut Trimedia, PDIP tidak akan sampai melakukan intervensi. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menghormati proses hukum di KPK. “Proses hukum kami serahkan ke KPK, yang penting prosesnya berjalan,” demikian Trimedia

Sikap koalisi Indonesia Hebat

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo tetap sepakat mengusung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.  Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, serta beberapa politikus partai pro-pemerintah lain. “Semua sepakat melalui jalur parlemen mendukung Budi Gunawan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 14 Januari 2015.

Tampaknya inilah bedanya hukum dan keadilan. Bila HUKUM berbicara maka saat seseorang belum divonis maka dianggap bersih dan suci. Sehingga jabatan puncak penegakan hukum dianggap halal. Tetapi bila KEADILAN berbicara presiden minta pendapat KPK, dengan rapor merah saja menteri dibatalkan. Saat ini hanya berbekal rekomendasi Kompolnas dan dengan azaz praduga tak bersalah Presiden dan DPR terus memuluskan Calon Kapolri yang kontroversial. Hal ini terjadi karena presiden dan DPR saat sedang berdiri di atas HUKUM TIDAK BERKEADILAN. Hal ini terjadi karena menafikkan moral, etika dan demi kepentingan individu dan kelompok tertentu. Bila hal ini terjadi akan membuat bingung rasio sehat masyarakat.

sumber: wikipedia, tempo, kompas dan berbagai sumber lainnya. Sumber foto: wikipedia

ARTIKEL TERKAIT:

www.korananakindonesia.com

https://mediaanakindonesia.files.wordpress.com/2010/12/img00055-20101205-1659.jpg?w=291&h=218Supported by : KORANDO – Koran Anak Indonesia. Yudhasmara Foundation. “Pupuk Minat baca Anak sejak Dini. Membaca adalah investasi paling kokoh bagi masa depan perkembangan moral dan intelektual anak. “SELAMATKAN MINAT BACA ANAK INDONESIA” Editor in Chief: Audi Yudhasmara. Co-editor: Sandiaz Yudhasmara. Foundation Director : Dr Widodo judarwanto pediatrician. Publisher : Narulita dewi. Editor: Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin. Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General support : Prabuningrat, Sis Wahyudi, Vavan Prayudha, Editor in Chief : Audi Yudhasmara. Reporter : Audi Yudhasmara. Sandiaz Yudhasmara, Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin. Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General Support : Prabuningrat, Sis Wahyudi.. Address: Menteng Square AR 20 Jln Matraman 30 Jakarta Pusat. Phone: 021-29614252 – 08131592-2012 – 08131592-2013 Mobil Phone: 089690509906 email : judarwanto@gmail.com http://korananakindonesia.com/ Komunikasi facebook: Koran Anak Indonesia

Copyright 2014. Koran Anak Indonesia Network Information Education Network. All rights reserved
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s